Maraknya berita hoax di media sosial, membuat pemerintah memperketat pengawasan. Anggota Komisi I DPR Sukamta menilai, sebenarnya berita bohong, alias hoax tidak akan dipercaya, sekiranya pemerintah bisa bekerja dengan baik.
"Karena itu, pemerintah tidak bisa serta-merta menyalahkan masyarakat, karena maraknya berita hoax tersebut mencerminkan kinerja pemerintah yang kurang berperan baik sebagai sumber informasi," kata Sukamta melalui siaran pers yang diterima VIVA.co.id, Senin 9 Januari 2017.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini mencontohkan, salah satunya dalam kasus jumlah tenaga kerja asing (TKA) asal China.
"Presiden dan para menteri menyebutkan data yang berlainan satu sama lain," katanya.
Dalam kasus jumlah TKA asal China itu, Sukamta menilai, pemerintah sayangnya tidak bisa satu suara dalam menyampaikan data kebijakan kepada publik.
"Akhirnya, masyarakat bereaksi yang benar siapa ini. Menteri Polhukam, Menaker, Kominfo, Presiden, atau siapa? Akhirnya, ini pasti ada yang bohong di antara empat pihak. Yang benar satu, yang lain bohong," kata dia.
Sukamta melanjutkan, di media sosial marak sebaran hoax biasanya, lantaran rasa penasaran masyarakat atas kebijakan pemerintah yang tidak disosialisasikan dengan komprehensif.
"Kalau masalah hoax ini relatif saja, karena produksi berita bohong potensinya yang terbesar itu pemerintah, bukan masyarakat," ujarnya.
Karena itu, Sukamta menyarankan, agar pemerintah sebaiknya memperbaiki sistem dan penyampaian kebijakan sebelum bereaksi atas berita hoax.
"Kalau pemerintah bekerja sangat baik, insya Allah yang hoax itu akan hilang sendiri," ujarnya. [viva]
0 Response to "Awasi Berita Hoax, Pemerintah Justru Diminta Koreksi Diri"
Posting Komentar