Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) identik dengan partai rakyat atau pro wong cilik. Faktanya, Partai yang seharusnya membela kepentingan rakyat dan anti korupsi justru menjadi partai yang menampung kader-kader yang tidak sedikit berperilaku korup.
Perilaku korup kader PDIP menurut Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri adalah tanggung jawab masing-masing kader, bukan partai. Karenanya sejak pernyataan ini disampaikan pada tahun 2010 silam, Megawati nyaris tidak ikut campur dengan kasus hukum yang menimpa kader-kader partai yang dipimpinnya.
Barangkali itulah salah satu penyebab kader-kader partai moncong putih itu berani korup. Sebab, tindakan yang merugikan negara dan rakyat itu adalah tanggung jawab pribadi versi Megawati. Maka tak heran bila di penghujung tahun 2016, PDIP menutup buku prestasi partai dengan kasus dugaan korupsi yang menyandung Bupati Klaten, Sri Hartini.
Pada Jumat 30 Desember 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meringkus Bupati Klaten Sri Hartini dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), di daerah Klaten Jawa Tengah. Dalam OTT Bupati Klaten ini, uang sebesar Rp 2 Miliar diamankan KPK. (Tempo)
Ironisnya, Sri Hartini adalah istri dari mantan Bupati Klaten Haryanto Wibowo yang juga politisi PDIP. Haryanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus proyek pengadaan buku paket tahun ajaran 2003/2004 senilai Rp 4,7 miliar dan kasus penggunaan dana anggaran pendapatan belanja daerah untuk perjalanan ke luar negeri.
Sebelumnya, seperti dilansir Republika, di awal tahun, tepatnya pada 13 Januari 2016, politikus PDIP yang jadi anggota DPR RI Damayanti Wisnu Putranti juga kejaring KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT). Saat itu diamankan uang sogokan sebesar 66 ribu doilar Singapura untuk proyek di Kementerian PUPR.
Di awal Desember 2016 lalu KPK juga telah menetapkan Bupati Nganjuk, Jawa Timur, Taufiqurrahman yang juga Ketua DPC PDIP Nganjuk sebagai tersangka kasus korupsi dalam proyek APBD 2009-2014. (CNN Indonesia)
Jauh sebelumnya, KPK Watch mencatat dari sembilan partai politik yang kadernya melakukan tindak pidana korupsi selama periode 2012-2014, kader PDIP menempati urutan pertama. Dalam catatannya disebutkan, Partai pengusung presiden terpilih Joko Widodo ini berada pada urutan teratas dengan jumlah 157 kader PDIP yang terlibat korupsi. Angka yang fantastis dan luar biasa.
LAYAK DAPAT REKOR MURI, JUARA BERTAHAN !!!
[ppc]
0 Response to "Rekor! OTT Bupati Klaten Perpanjang Daftar Politikus Korup asal PDIP"
Posting Komentar